DPRD OKU Marah Terkait Penanganan Covid 19 Dinilai Bobrok

BATURAJA - liputanaumsel - Banyaknya sorotan miring terkait penanggulangan Covid 19 OKU oleh Tim Satuan Tugas Covid 19 OKU membuat anggota DPRD OKU marah dan menilai kinerja Satgas Covid 19 OKU Bobrok.

Hal ini terungkap saat dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP),  Sabtu malam (16/5) sekitar pukul 20.00 wib di Ruang Rapat DPRD OKU.

Hadir dalam pertemuan RDP penanggulangan Covid 19 tersebut, Pimpinan Rapat, Parwanto, Densi Hermanto, MS. Tito, Naproni, Yopi Sahrudin, Hendro Putra Jaya, Sekretaris Dewan A Karim.

Sejumlah persoalan yang dimunculkan dalam RDP itu karena Satgas Covid 19 OKU dinilai bekerja tidak sesuai SOP,  lambannya dalam melakukan pemantauan terhadap PDP, sampai kepada pembagian dana BLT di kantor Pos yang tidak mengikuti aturan atau SOP serta pemakaman pasien PDP yang tidak standar pemakaman pasien Covid 19, yang terjadi di Kedaton.


Sehingga wajar jika DPRD OKU sangat marah dan meluapkan kegeraman mereka dalam RDP dengan Satgas Covid 19 OKU karena dewan banyak menerima laporan masyarakat serta meningkatnya positif Virus Corona yang diderita warga OKU yang melonjak tajam mencapai 27 orang yang dari sebelumnya hanya berjumlah 11 orang.


Bahkan  RDP antara DPRD OKU dengan Satgas Covid 19 berlangsung alot dan bertensi tinggi sampai sampai anggota DPRD OKU, Densi menggebrak meja menunjukkan kekesalannya terhadap Satgas Covid 19 OKU.

" Kami mendapati sendiri dilapangan bagaimana banyaknya persoalan yang timbul dimasyarakat dalam penanganan Covid 19 OKU yang tidak sesuai SOP. Bahkan dipintu masuk kabupaten OKU sangat longgar, " ujarnya.


Kalau di daerah lain pemeriksaan kendaraan sangat ketat, sementara di OKU kita ini, menurut Densi  arus keluar masuk ke Kota Baturaja, mulai dari  Lubuk Batang, simpang Martapura, dan Batukuning tidak ada pemeriksaan.

“ Saya sendiri mondar mandir berpuluh kali lebih melewati Posko Satgas menggunakan mobil berplat B tapi tidak ada petugas yang menyetop atau memeriksa, " ucap Densi.

Bahkan Parwanto selaku pimpinan Rapat sangat menyayangkan saat pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten OKU tidak mengikuti SOP Covid 19, belum lagi penerimanya bervariasi mendapat bantuan tersebut dan jumlahnya tidak sama dan bahkan banyak yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi sejumlah kritikan DPRD OKU, Sekda OKU, Tarmizi yang memimpin tim satgas dalam RDP mengatakan semua yang telah dilakukan pihaknya sudah maksimal dan mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku dari pusat, namun masih ada keteledoran yang kedepannya tidak akan terulang, seperti soal penakaman pasien Covid 19 di Kedaton.



Walaupun sejak dimulai RDP hingga akhir bertensi tinggi, namun akhirnya rapat tersebut menyimpulkan beberapa poin yang disepakati untuk ditindaklanjuti kedepan.


Sementara itu, banyak warga yang secara swadaya berjibaku bergerak sendiri melakukan penyemprotan disinspektan di lingkungan mereka walaupun tidak sedikitpun mereka menerima bantuan dari pemerintah.

Seperti yang dilakukan oleh warga di RT 13, 14 dan 15 RW 05 yang gotong royong mengadakan penyemprotan disinsfektan mencegah virus Corona semakin meluas.

Ketua RW 05, Erwanto bersama Ketua RT 13, Erlan Yudens, Ketua RT 14, Nang Ali dan RT 15, Heri Heryadi bersama beberapa warga berkeliling dilingkungan mereka menggunakan mobil melakukan penyemprotan disinspektan agar daerah mereka jangan ada lagi kebobolan oleh Virus Corona.

" Meskipun sejak awal kita sudah sangat ketat namun ada warga yang tidak melapor keberadaan mereka yang masuk lingkungan RT 13 tidak melapor dan dinyatakan positif Corona dan tidak adanya komunikasi pihak Kelurahan akan tetapi sebagai ketua RT kita tetap memerangi Corona agar jangan meluas, " ucap Erlan. (Bam/tim)