Dinas Kehutanan Sumsel Diminta Bertindak, Atasi Konflik di Hutan Kawasan eks PT Pakerin

Musi Banyuasin - Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel diminta segera bertindak mengatasi potensi konflik atau gesekan antara kelompok masyarakat petani dengan oknum pengusaha dilahan perkebunan eks PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumsel. Permasalahannya tak lain adalah saling klaim atas penguasaan dilahan hutan produksi yang seharusnya dilindungi sebagai hutan kawasan yang hanya bisa digarap dengan sejumlah aturan dan persyaratan yang ketat.

"Masyarakat yang menamakan diri sebagai warga trans Pakerin di Kecamatan Batang Hari Leko sempat menghadang sebuah alat berat jenis buldozer yang diduga milik seorang pengusaha bernama A Kien. Alat berat tersebut sempat menggusur sekitar 1 hektar lahan yang diklaim masyarakat milik mereka," kata Idham Zulfikri koordinator LSM PP-SUMSEL, pada sejumlah media, Jumat (24/12/2020).

Beruntung, lanjut Fikri, ketegangan tidak berlanjut, setelah alat berat tersebut mundur dan tidak melanjutkan aksi penggusuran. Untuk itu pihaknya meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel segera mengambil tindakan dan turun ke lokasi.

"Kalau sebatas KPH Meranti, sepertinya hanya dianggap angin lalu saja. Ini menyangkut hutan kawasan yang hanya tinggal segelintir, dan kami menganggap tindakan menggusur hutan kawasan dengan alat berat sudah tidak bisa dimaafkan, pelanggaran berat," ujarnya.

Ia mengaku sudah berulangkali menyampaikan laporan terkait perambahan hutan kawasan kepada UPTD KPH Meranti, baik semasa dipimpin Wan Kamil maupun Edy yang mengisi posisi pasca Wan Kamil memasuki masa pensiun. Tapi hingga saat ini belum ada tindakan atau upaya penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan hutan kawasan. 

Sementara itu, eksodus masyarakat yang menempati lahan hutan kawasan tersebut semakin membludak. Dan disisilain oknum pengusaha juga semakin memperluas kawasan perkebunan karet didalam hutan kawasan tersebut.

"Lebih seribu kepala keluarga yang bermukim dan bertani dilahan yang mereka namakan trans Pakerin tersebut. Kebanyakan datang dari luar daerah seperti Lampung, sementara perkebunan karet yang mereka sebut sebagai PT Kien diperkirakan juga sudah lebih seribu hektar luasnya dilahan eks PT Pakerin tersebut," terang Idham Zulfikri.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Ir. Pandji Tjahjanto yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku kaget. Ia bertanya apakah permasalahan tersebut sudah diketahui oleh KPH Meranti sebagai unit Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin.

"Apakah hal ini sudah dilaporkan ke UPTD KPH Meranti? Ok secepatnya akan saya tanggapi," kata Ir Pandji melalui akun WhatsAppnya. (Tim)