Kgs Mahmmud Meragukan Keabsahan Plt PPBI Pusat

Kgs Mahmud Pertanyakan Wewenang Oknum Pengurus Pusat Yang Ambil Keputusan Sepihak


Prabumulih liputansumsel.com- Organisasi Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Kota Prabumulih yang di nahkodai oleh Kiagus Mahmud saat ini sedang mengalami Gonjang-ganjing internal yang disebabkan oleh oknum Pengurus PBBI Pusat inisial JS.


Pasalnya, oknum Pengurus PBBI Pusat inisial JS tersebut mengambil kebijakan sepihak untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Perkumpulan Pengemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Kota Prabumulih pada tanggal 02 Mei 2021 lalu di Kabupaten Muara Enim, yang seakan Menzolimi Kepengurusan sah PBBI Cabang Kota Prabumulih.


Hal tersebut di utarakan oleh Ketua PBBI Cabang Kota Prabumulih, Kiagus Mahmud saat mengadakan jumpa Pers di sekretaria PPBI Cabang Kota Prabumulih Jalan Tanggamus RT 03 RW 01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Rabu (5/5/2021).


Ia menilai, kebijakan yang di ambil oleh oknum Pengurus PBBI Pusat inisial JS tersebut di nilai sangat merugikan Kepengurusn PPBI Kota Prabumulih dan juga seakan terlalu memaksakan.


"Oknum tersebut menclaim bahwa dirinya merupakan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PPBI menggantikan Ketua Umum Saptodarsono, namun yang kami pertanyakan apakah dirinya mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan untuk mengadakan Muscab. Padahal sepengetahuan kami, kapasitas oknum tersebut tidak dapat mengambil kebijakan, sebelum Ketua Umum kita Saptodarsono mengeluarkan surat mandat untuk itu. Nah ini yang jadi pertanyaan kami, Ada Apa?," Ungkapnya.


Dikatakan Mahmud, Muscab PPBI di Muara Enim beberapa waktu lalu disinyalir banyak mengalami kejanggalan -kejanggalan yang tidak biasa, seakan memang sudah di atur untuk melengserkan kepemimpinan dirinya dengan cara tidak sehat.


"Coba kalian pikir, ada undangan Muscab untuk kepengurusan PPBI Cabang Kota Prabumulih yang di adakan di Muara Enim pada jam 14:00 wib, sedangkan kita di kasih informasi undangan pada jam 11:30 di hari yang sama. Bahkan, dalam undangan itu tempatnya tidak di tuliskan, hanya bertuliskan Muara Enim, dan kita semua tau bahwa Kabupaten Muara Enim itu luas. Dari sini saja sudah banyak kejanggalan-gejanggalan," keluhnya.


Mahmud juga menerangkan, kejanggalan- kejanggalan tersebut juga di perparah dengan kebijakan-kebijakan yang menurut dirinya tidak mendasar.


"Sebenarnya, Muscap terjadi hanya jika tidak adanya kepengurusan di Daerah atau cabang, atau paling tidak SK kepengurusan lama sudah di cabut atau di bekukan?. Nah kenyataannya, SK kepengurusan PPBI Cabang Kota Prabumulih masih Kita yang pegang hingga tahun 2023 mendatang. Dan ataupun ada pencabutan SK atau pembekuan SK, sampai detik ini kita tidak ada pemberitahuannya,"


"Dan tidak hanya itu, seyogyanya PLT tidak boleh mengambil kebijakan strategis, seperti menggati ketua dan lain sebagainya, karna itu sudah ranahnya Ketua Umum, bukan PLT. Apakah itu bukan Menzolimi namanya," tegas Mahmud.


Lebih jauh Mahmud Menerangkan, Kebijakan yang tidak mendasar dan dirasa sangat merugikan Kepengurusan Sah PPBI Kota Prabumulih tersebut berawal dari Beberapa anggota dan pengurus PPBI Kota Prabumulih yang sempat Bersilaturahmi ke Kediaman Ketua Umum PPBI Saptodarsono di Jakarta.


"Memang sempat oknum tersebut mengatakan kepada seluruh anggota PPBI di semua wilayah bahwa Ketua umum kita Saptodarsono tidak bisa menerima kunjungan dari para anggota PPBI karena sedang sakit. Namun nyatanya pada saat kita bersilaturahmi ke rumah beliau, pihak keluarga mempersilahkan, bahkan menyambut baik kita. Tapi memang beliau sedang terbaring sakit, namun tetap bisa berkomunakasi dengan kita, yang di bantu anak perempuannya. Bahkan beliau juga sering mengadakan rapat di rumahnya. Dan itu bukti vidionya ada,"


Setelah pihaknya bersilaturahmi kepada Ketua Umum lanjut Mahmud, dirinya langsung mengirimkan Foto-foto silaturahmi tersebut di Grup WhatsApp Pengurus PPBI seluruh Indonesia.


"Dan tidak lama kemudian, saya di Keluarkan oleh oknum tersebut dari Grup WhatsApp Pengurus PPBI seluruh Indonesia. Dan setelah beberapa saat kami pulang ke Kota Prabumulih tersiar kabar bakal di adakannya Muscap Kepengurusan PPBI Kota Prabumulih di Muara Enim yang di kordinir oleh oknum JS tersebut. Ini kan ada apa?," Terangnya.


Meski demikian, Pihak PPBI cabang Kota Prabumulih yang di nahkodai oleh Kiagus Mahmud menyatakan tetap menyatukan barisan untuk membesarkan nama Organisasi hingga apapun keputusan resmi dari pengurus pusat jatuh kepada dirinya.


"Yang jelas kita disini untuk mebesarkan nama organisasi dan merangkul setiap orang yang mempunyai hoby yang sama yaitu Bonsai. Kedepan diharapkan PPBI akan terus berjaya dan semakin maju. Dan juga kami berharap para pimpinan di Pusat segera melaksanakan Munaslub dan mengangkat JS sebagi ketua umum Definitif dan di SK kan yang sah di mata hukum, agar tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan kebijakan yang dapat menimbulkan gejolak," harapnya.


Menanggapi hal tersebut, JS saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan Telfon membatah telah mengambil kebijakan sepihak terkait Muscap Kepengurusan PPBI Kota Prabumulih yang di selenggarakan di Muara Enim beberapa waktu lalu.


Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah memimpin Dua Kali rapat untuk memutuskan tentang persoalan yang ada di pengurus PPBI Cabang Kota Prabumulih.


"Jadi gini ya, berhubung Ketua Umum kita sedang sakit, dan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk memimpin organisasi. Karena itu beliu sebelum sakit sudah menunjuk saya untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PPBI. Dan itu sudah diketahui dan sudah melalui rapat pengurus Pusat,"


"Dan terkait persoalan yang ada di kota prabumulih, itu bukan keputusan saya pribadi ya, karena ini sudah keputusan Forum pengurus pusat, karena hal ini sudah saya rapatkan kepada forum," terangnya.


Sebenarnya lanjut dia, dirinya merasa aneh kalau sudah di bilang menzolimi ataupun sudah mengobok-obok kepengurusan PPBI yang ada di Kota Prabumulih.


"Karena memang, kepengurusan PPBI di Kota Prabumulih muncul permasalahan. Ada pihak-pihak atau para anggota yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan pak Mahmud, sehingga mereka membuat surat Mosi Tidak Percaya, dan itu di tandatangani oleh 93 orang, dan yang memimpin surat Mosi Tidak Percaya itu adalah bapak Wakil Ketua dari kepengurusan PPBI Kota Prabumulih itu sendiri, ber matrai, dan itu di kirim ke saya ," jelasnya.


Setelah mendapatkan itu, lanjut JS, dirinya berinisiatif untuk mendapatkan titik terang dari kedua belah pihak.


"Pada saat itu saya ada tugas di Kabupaten Muara Enim, dan akhirnya saya temui mereka secara terpisah. Jadi apa permasalahan mereka saya tampung. Sementara saya juga tidak tau kondisi Real yang ada di Kota Prabumulih, jadi saya meminta bantuan kepada teman-teman saya yang ada di sana, salah satunya saya meminta bantuan kepada Ketua PPBI Kabupaten Muara Enim untuk menyelidiki permasalahan ini dan saya juga meminta kepada dia untuk menjembatani permasalahan ini agar ada titik temu dari kedua belah pihak, jadi prosesnya lama ini, bukan baru-baru ini saja," kata dia.


Disinggung terkait undangan Muscab PPBI di Kabupaten Muara Enim yang terkesan ada permainan yang tidak sehat, JS menerangkan bahwa beberapa minggu sebelumnya semua pihak sudah mengetahui bahwa akan diadakannya Muscab di Kabupaten Muara Enim.


"Tapi memang permasalahannya pada saat itu belum ada Izin tempat berlangsungnya Muscab. Akan tetapi semua pada tau jam 14:00 wib akan diadakannya Muscab, buktinya banyak yang datang," Jelasnya.


Saat ini terang JS, kepengurusan PPBI Cabang Kota Prabumulih di ambil alih oleh kepengurusan Pusat.


"Jadi ini sudah sah, dan ini pun sudah ada surat resmi. Jadi saat ini kepengurusan PPBI Cabang Kota Prabumulih masih di ambil alih oleh kepengurusan PPBI cabang Muara Enim, karena setiap Ketua Cabang merupakan anggota kepengurusan PPBI Pusat. Dan karena Muscab ini sudah selesai dan perwaliannya juga ikut selesai, tinggal kita menggu laporannya," ucapnya.


Kembali disinggung tentang pembekuan SK kepengurusan ketua Kiagus Mahmud yang sampai detik ini belum di terima oleh pihaknya, dirinya mengakui bahwa SK pembekuan tetsebut sudah ada, namun memang belum sampai kepada pihak kepengurusan PPBI yang diketuai oleh Kiagus Mahmud.


"SK pembekuannya sudah ada, namun pada saat ingin di berikan Kepengurusan Kiagus Mahmud pada saat Mucab kemarin, namun sayangnya mereka tidak menghadiri acara itu, dan saat ini SK tersebut dan surat-surat lain kita titipkan kepada ketua PPBI Muara Enim," tukasnya

No comments

Powered by Blogger.