Pemkot Palembang Bentuk TPKAD Bantu Percepatan Perekonomian

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). 

Hari ini, Rabu (23/6/2021) di rumah dinasnya, Wali Kota Palembang H Harnojoyo mengukuhkan TPKAD itu, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Ratu Dewa. 

"Tim ini akan bertugas membantu percepatan perekonomian, terutama bagi UMKM," ujar Harnojoyo. 

Ia menerangkan, Kota Palembang sebelumnya telah menggulirkan program pemberian bantuan modal tanpa bunga dan tanpa agunan kepada UMKM yang dinyatakan layanan dapat bantuan. 

Program ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberdayakan UMKM di kota perdagangan, pariwisata dan jasa ini. 

"Sudah sekitar 7000 UMKM yang mendapatkan bantuan program ini," kata Harnojoyo. 

Selain itu, ada juga program kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palembang dengan pemerintah pusat, misalnya lewat pelatihan UMKM dan program lainnya. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang sekaligus Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, menerangkan, sesuai namanya ada tiga tugas pokok dan fungsi TPKAD. 

"Yakni percepatan, akses dan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Jadinya ini butuh komitmen dalam percepatan akses keuangan ini dari stakeholder harus bersinergi baik dari OJK, BI dan lain sebagainya," kata Dewa. 

Ketu OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan dibentuknya tim ini untuk memacu perekonomian di kota Palembang dengan akses keuangan yang dilakukan oleh masyarakat.

"Jadi, tugas tim percepatan akses keuangan daerah ini yakni bagaimana mengajak semua OPD dan lembaga yang ada untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mengakses pembiayaan, kredit, dana dan lain sebagainya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujar Nugroho. 

Ia mengatakan saat ini kondisi akses keuangan di Kota Palembang terbilang cukup tinggi atau sangat baik.

"Kalau di Palembang akses keuangannya cukup tinggi sebenarnya, sudah di atas 75 persen. Karena akses keuangan ini diukur dengan jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank," jelas dia.

Namun, walaupun memiliki rekening bank, masih banyak yang kesulitan mengakses pembiayaan.

"Walaupun secara statistik banyak memiliki rekening tapi yang bisa akses pembiayaan perlu kita tingkatkan," ujar Nugroho. 

Ia menambahkan, untuk kredit yang diberikan atau disalurkan ke BPR dan bank umum yakni Rp 61,5 triliun.

"Ini sudah cukup banyak ya. Kalau ke perusahaan atau pembiayaan leasing yakni Rp 6,7 triliun, pasar modal juga banyak yang melakukan kegiatan, 58.436 orang dengan nilai jual beli mencapai Rp 4,8 triliun," Nugroho menjelaskan. 

Dia melanjutkan, kendala selama ini yakni banyak masyarakat yang terkendala di proposal pengajuan pinjaman.

"Kalau mau akses pembiayaan perlu proposal dan banyak yang tak memenuhi syarat. Belum memiliki pengalaman usaha atau usaha yang dimiliki tak memenuhi untuk dibiayai," ujarnya.

Lanjut dia, sejauh ini selama pandemi permintaan akan kredit relatif tumbuhnya lambat yakni hanya 3 persen.

"Karena itu selama pandemi ini OJK memberikan kebijakan memperbolehkan lembaga keuangan untuk merestrukturisasi. Jadi artinya kalau nasabah tak bayar masih kita anggap lancar namun kebijakan ini hanya pendemi saja. Tapi nasabah yang mampu tentu harus tetap bayar,"

Karena itu, peran pemerintah dalam hal ini harus memberikan subsidi. 

"Pak Wali Kota mempunyai insiatif memberikan pinjaman tanpa agunan sebesar 3 juta. Ini insiatif yang baik sekali walaupun sedikit sangat membantu," ujar Nugroho pula . (Rl/Al)