Jika Musi Rawas Tidak Ingin "Tertinggal"
* Buktikan Dengan Kinerja
Musi Rawas, LuputanSumsel.com,-Acara coffe morning antara eksekutif dan legislatif pemerintahan Musi Rawas merupakan ajang silaturrahmi dalam memecahkan persoalan daerah dengan santai. Namun coffe morning tidaklah berarti manakalah hanya menjadi pembahasan saja tanpa dibuktikan dengan kinerja.
Bila hal ini terjadi, mana mungkin jajaran pemerintahan dapat mampu melepas stats kabupaten Mus Rawas sebagai daerah tertinggal, bahkan lebih miris dapat menjadi daerah yang merosot dari kepemimpinan sebelumnya.
Sebagaimana pandangan redaksi liputan Sumsel.com, untuk melihat keseriusan pemerintahan Musirawas dalam upaya melepas status dari daerah tertinggal adalah dengan pemanfaatan anggaran APBD Tahun 2016 lalu dan APBD tahun 2017 saat ini yang sedang berjalan. Apabila penganggaran belanja daerah benar- benar dimanfaatkan untuk menunjang semua sektor yang diungkapkan Bupati Musirawas, H. Hendra Gunawan dalam setiap momentum pertemuan dengan masyarakat sejalan dengan penganggaranya, ada kemungkinan Musirawas akan beranjak mampu meningkat dan melepas sstatusnya dari cap daerah tertinggal.
Namun bila semua itu hanya sekedar ucapan atau life setvice dan dalam pelaksanaan dan faktanya berbalik belakang, malah Musirawas akan tambah merosot dari kepemimpinan sebelumnya. Meskpun Bupati Hendra, menyatakan status sebagai daerah tertinggal menjadi semangat dan motivasi untuk bekerja sesuai jargon Ayo Kerja 5x (AK5).
Artinya beberapa persoalan bidang pembangunan yang harus ditingkatkan di Musi Rawas, misalkan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomin, hanya menjadi cita-cita kosong atau menjadi angan-angan belaka, dan jargon Ayo kerja 5x, cuma batas dibibir saja. Mesti penyataan Upati Hendra harus benar-bebar dijalankan sesuai dengan penganggarannya, jargon Ayo haus kerja 5x harus ditindaklanjuti sampai kepada struktur pemerintahan paling bawah, adanya evaluasi atas Keu nerja dan adanya warning terhadap pejabat yang tidak sejalan dan seterusnya.
Sebagaimana liputan Sumsel dalam acata coffe morning jajaran eksekutif dan legislatif Musirawas, Bupati Hendra mengatakan saat ini angka kemiskinan di Mura relatif lebih baik dibanding daerah lain di Sumsel. Infrastruktur, tahun 2017 ini ada bantuan penyediaan anggaran provinsi Rp14 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan. Selanjutnya pendidikan juga akan menjadi prioritas pembangunan. Kesehatan dan perekonomian, tak kalah penting untuk terus digenjot pembangunannya.
"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mura saat ini sudah relatif baik, ranking ke-4 di Sumsel. Begitu juga tingkat inflasi dan kesenjangan sosial masih rendah,”kata Bupati.
" Satu lagi program prioritas penanggulangan bencana terutama masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penurunan titik hot spot dari tahun ke tahun sangat baik, namun upaya pencegahan harus terus ditingkatkan. Tanggal 20 April nanti akan ada paripurna peringatan HUT ke-74, Ini juga harus dipersiapkan mengingat banyaknya tamu dan undangan yang akan hadir.
Wakil Bupati Hj Suwarti menambahkan, kegiatan ini perlu dilakukan guna mempererat silaturahmi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Khususnya mewujudkan visi misi Mura Sempurna, terutama berkomitmen untuk fokus mengatasi ketertinggalan,” katanya.
KETUA DPRD Musi Rawas, Yudi Fratama sangat mengapresiasi kegiatan coffee morning ini yang akan menjadi agenda rutin Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas.
Dikatakan Yudi, paparan Bupati Mura terkait kondisi status ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas tentu akan kami support, ini tugas DPRD Mura dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
“Kami tetap konsisten membantu pemerintah untuk lepas dari daerah tertinggal. Mengenai persiapan paripurna HUT Mura, kami berharap bupati tetap memberi support dan sejauh ini sudah ada upaya dari SKPD terutama Dinas PUBM dan Cipta Karya,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Mura H Ismun Yahya juga menambahkan, penanggulangan bencana hendaknya juga difokuskan pada bencana banjir. Seperti di Kecamatan Muara Lakitan, BTS Ulu dan Muara Kelingi. Kedepan perlu dibahas lagi tentang pembentukan Kota Mandiri Terpadu (KTM) guna mengurangi dampak banjir.
“ Upaya pelepasan daerah tertinggal, eksekutif perlu membuat parameter secara detail mengenai kategori desa tertinggal. Dengan begitu, kita bisa lebih tepat dan akurat dalam memberikan bantuan", kata dia. (Camiel Coesar)
Musi Rawas, LuputanSumsel.com,-Acara coffe morning antara eksekutif dan legislatif pemerintahan Musi Rawas merupakan ajang silaturrahmi dalam memecahkan persoalan daerah dengan santai. Namun coffe morning tidaklah berarti manakalah hanya menjadi pembahasan saja tanpa dibuktikan dengan kinerja.
 |
| Foto: Acara coffe morning |
Sebagaimana pandangan redaksi liputan Sumsel.com, untuk melihat keseriusan pemerintahan Musirawas dalam upaya melepas status dari daerah tertinggal adalah dengan pemanfaatan anggaran APBD Tahun 2016 lalu dan APBD tahun 2017 saat ini yang sedang berjalan. Apabila penganggaran belanja daerah benar- benar dimanfaatkan untuk menunjang semua sektor yang diungkapkan Bupati Musirawas, H. Hendra Gunawan dalam setiap momentum pertemuan dengan masyarakat sejalan dengan penganggaranya, ada kemungkinan Musirawas akan beranjak mampu meningkat dan melepas sstatusnya dari cap daerah tertinggal.
Namun bila semua itu hanya sekedar ucapan atau life setvice dan dalam pelaksanaan dan faktanya berbalik belakang, malah Musirawas akan tambah merosot dari kepemimpinan sebelumnya. Meskpun Bupati Hendra, menyatakan status sebagai daerah tertinggal menjadi semangat dan motivasi untuk bekerja sesuai jargon Ayo Kerja 5x (AK5).
Artinya beberapa persoalan bidang pembangunan yang harus ditingkatkan di Musi Rawas, misalkan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomin, hanya menjadi cita-cita kosong atau menjadi angan-angan belaka, dan jargon Ayo kerja 5x, cuma batas dibibir saja. Mesti penyataan Upati Hendra harus benar-bebar dijalankan sesuai dengan penganggarannya, jargon Ayo haus kerja 5x harus ditindaklanjuti sampai kepada struktur pemerintahan paling bawah, adanya evaluasi atas Keu nerja dan adanya warning terhadap pejabat yang tidak sejalan dan seterusnya.
Sebagaimana liputan Sumsel dalam acata coffe morning jajaran eksekutif dan legislatif Musirawas, Bupati Hendra mengatakan saat ini angka kemiskinan di Mura relatif lebih baik dibanding daerah lain di Sumsel. Infrastruktur, tahun 2017 ini ada bantuan penyediaan anggaran provinsi Rp14 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan. Selanjutnya pendidikan juga akan menjadi prioritas pembangunan. Kesehatan dan perekonomian, tak kalah penting untuk terus digenjot pembangunannya.
"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mura saat ini sudah relatif baik, ranking ke-4 di Sumsel. Begitu juga tingkat inflasi dan kesenjangan sosial masih rendah,”kata Bupati.
" Satu lagi program prioritas penanggulangan bencana terutama masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penurunan titik hot spot dari tahun ke tahun sangat baik, namun upaya pencegahan harus terus ditingkatkan. Tanggal 20 April nanti akan ada paripurna peringatan HUT ke-74, Ini juga harus dipersiapkan mengingat banyaknya tamu dan undangan yang akan hadir.
Wakil Bupati Hj Suwarti menambahkan, kegiatan ini perlu dilakukan guna mempererat silaturahmi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Khususnya mewujudkan visi misi Mura Sempurna, terutama berkomitmen untuk fokus mengatasi ketertinggalan,” katanya.
KETUA DPRD Musi Rawas, Yudi Fratama sangat mengapresiasi kegiatan coffee morning ini yang akan menjadi agenda rutin Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas.
Dikatakan Yudi, paparan Bupati Mura terkait kondisi status ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas tentu akan kami support, ini tugas DPRD Mura dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
“Kami tetap konsisten membantu pemerintah untuk lepas dari daerah tertinggal. Mengenai persiapan paripurna HUT Mura, kami berharap bupati tetap memberi support dan sejauh ini sudah ada upaya dari SKPD terutama Dinas PUBM dan Cipta Karya,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Mura H Ismun Yahya juga menambahkan, penanggulangan bencana hendaknya juga difokuskan pada bencana banjir. Seperti di Kecamatan Muara Lakitan, BTS Ulu dan Muara Kelingi. Kedepan perlu dibahas lagi tentang pembentukan Kota Mandiri Terpadu (KTM) guna mengurangi dampak banjir.
“ Upaya pelepasan daerah tertinggal, eksekutif perlu membuat parameter secara detail mengenai kategori desa tertinggal. Dengan begitu, kita bisa lebih tepat dan akurat dalam memberikan bantuan", kata dia. (Camiel Coesar)
Tidak ada komentar
Posting Komentar