BPH Migas Gelar Goes To Campus
Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, M. Fanshurullah Asa, mengatakan, pihaknya sengaja menunjuk Kota Palembang, menjadi rumah dengan melibatkan 10 kampus dan organisasi kepemudaan.
“Kita mensosialisasikan kepada kalangan mahasiswa, juga mensosialisasikan sampai ke sektor Kementrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Walaupun BPH Migas langsung dibawah Presiden tapi harus tetap berkoordinasi dengan Kementrian ESDM,”katanya.
Fanshurullah menuturkan, Provinsi Sumsel memiliki jumlah gas terbanyak. Seperti Kota Parabumulih ada 86.000 masyarakat, 80 persennya sudah memakai Jargas, begitu juga Kota Palembang ada 15 ribu masyarakat yang telah menggunakan Jargas.
“Menteri ESDM berjanji jika tahun 2019 bisa dapat 1 juta sambungan Jargas kerumah warga. Maka 200 ribunya akan diberikan ke Sumsel,”ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, walaupun harga lebih murah dari gas elpiji 3 Kg. Tapi untuk penetapan satu harganya tetap BPH Migas. Pasalnya, ketika ada badan usaha yang menetapkan harga sepihak yang tidak menguntungkan masyarakat, maka bisa diindikasikan korupsi. Jadi yang mengawasi dan menetapkan harga Gas dan BBM itu BPH Migas, bukan perusahaan BUMD. Sedangkan untuk titik-titik lokasi BBM satu harga di Indonesia, sambung Fanshurullah, ada 133 titik lokasi yang akan dibangun.Tahun ini tinggal 37 lagi akan dibangun, dan di Sumsel ada di Kabupaten Sekayu dan Muratara yang akan dibangun.
“Untuk penetapan harga Jargas di Kota Palembang sendiri, kami telah berkoordinasi dan berbicara dengan Walikota Palembang. Akhir bulan April 2019 ini harga Jargas akan kita umumkan,”ujarnya. (A2)
Tidak ada komentar
Posting Komentar