Musrenbangnas 2019 Hadirkan Sinkronisasi Kebijakan Pusat - Daerah

Pagaralam,Liputansumsel.com -Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengharapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dapat menciptakan sinkronisasi kebijakan perencanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," ujarnya di sela-sela pembukaan Musrenbangnas di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (9/5/2019).

Dia mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumsel khususnya Kota Pagaralam untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya dengan memperkuat sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka langsung acara yang bertujuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 itu.


Jokowi menyampaikan, peluang Indonesia menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi dengan didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Bappenas.

“Kita [Indonesia] memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkuat ke-4 dan ke-5 di dunia pada 2045, tapi untuk mencapai itu tidak akan mudah karena banyak tantangan yang harus diselesaikan,” katanya.

Dia mengatakan, tantangan pertama yang harus diselesaikan adalah pemerataan infrastruktur.

Faktor ini, lanjutnya, merupakan modal dasar dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah secara komprensif.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa tantangan kedua adalah melaksanakan reformasi struktural dan birokrasi. Aspek ini merupakan kunci untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor. Perizinan diharapkan tidak lagi berbelit dan menjadi lebih fleksibel di masa mendatang.

“Problem kita di defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan artinya kita butuh ekspor dan investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Perizinan yang berbelit-belit baik di pusat dan daerah belum ada penyelesaian yang drastis. Ini yang akan segera kita mulai,” katanya.

Adapun, tantangan ketiga menurutnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Dia menuturkan, aspek ini tidak kalah krusial karena struktur dari angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

“Data terakhir 51% angkatan kerja itu lulusan SD. Ini persoalan kita bagaimana harus diselesaikan dengan peningkatan keterampilan. Soal SDM butuh jutaan tenaga kerja yang harus ditingkatkan kemampuannya dan harus dilakukan bersama,” ujarnya (Ric)