Warga Sumsel Malu Jika Ada Nggota DPR Ngemis Minta Jatah CSR BUMN

Palembang-- Polemik tentang dugaan adanya sejumlah oknum anggota DPR RI yang mengemis.minta jatah dana CSR BUMN terus bergulir.  Sejumlah tokoh dan warga Sumsel menyayangkan kejadian tersebut dan mengatakan hal tersebut sangatlah memalukan. Mereka mengatakan aksi tersebut dapat dikatgorikan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumsel, Ir. Ferry menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum anggota DPR RI dapat dikatorikan pelanggaran hukum sehingga harus diproses hukum.
" Ulah oknum anggota DPR RI itu pelanggaran aturan dan hukum" tegas penggiat anti korupsi di Sumsel ini.
Menurutnya, anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri penyaluran dana CSR BUMN. Apalagi minta jatah atau alokasi tertentu atas nama masyarakat.

  mencampuri penyaluran dana CSR BUMN.
" Dana CSR BUMN tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik pribadi pribadi anggota dewan. Hal itu sangat merugikan masyarakat" tegasnya

Tokoh masyarakat Palembang H. Abbas Alhabsyi mengatakan, kasus oknum anggota DPR RI minta jatah dana CSR BUMN tersebut telah mencoreng dan merontokkan nama lembaga DPR RI yang terhormat. Perilaku mereka sangat memalukan dan jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat yang terhormat.
" Sebagai warga Sumsel kami sangat malu dengan kejadian dan kelakukan yang demikian. Ini memalukan daerah Sumsel karna sudah viral di media media nasional" tegas H Abbas dengan nada marah.
Menurutnya, sudah sepantasnya ulah sejumlah oknum anggota DPR RI tersebut dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR RI maupun ke lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejagung. Mengingat ulah tersebut berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dgn penyalahgunaan wewrnang.
" Pimpinan partai politik juga harus bertindak karena kelakukan oknum anggota DPR RI itu sudah mencoreng nama parpol" ujar pengasuh pondok di Palembang dan Banyuasin ini.
Kecaman serupa disampaikan tokoh pemuda Sumsel Edward. Menurutnya, selain tidak terpuji, ulah oknum anggota DPR RI tersebut merupakan pelanggaran etika yang berpotensi kepada tindakan korupsi. " Gaya gaya oknum anggota DPR RI seperti itu mencerminkan arogansi kekuasaan. Gaya gaya preman seperti ini sudah tidak laku lagi. Janganlah memeras BUMN" tegasnya.
Akademisi Sumsel,  T. R meminta agar dalam menjalan tugas dan fungsinya  para anggota DPRI untuk selalu menjaga etika dan martabat serta kehormatan yang sudah diberikan. " Bekerjalah secara profesional dan proporsional. Di zaman serba terbuka saat ini semua mata melihat dan menilai

Tokoh masyarakat Palembang H. Abbas Alhabsyi mengatakan, kasus oknum anggota DPR RI minta jatah dana CSR BUMN tersebut telah mencoreng dan merontokkan nama lembaga DPR RI yang terhormat. Perilaku mereka sangat memalukan dan jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat yang terhormat.
" Sebagai warga Sumsel kami sangat malu dengan kejadian dan kelakukan yang demikian. Ini memalukan daerah Sumsel karna sudah viral di media media nasional" tegas H Abbas dengan nada marah.
Menurutnya, sudah sepantasnya ulah sejumlah oknum anggota DPR RI tersebut dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR RI maupun ke lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejagung. Mengingat ulah tersebut berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dgn penyalahgunaan wewrnang.
" Pimpinan partai politik juga harus bertindak karena kelakukan oknum anggota DPR RI itu sudah mencoreng nama parpol" ujar pengasuh pondok di Palembang dan Banyuasin ini.
Kecaman serupa disampaikan tokoh pemuda Sumsel Edward. Menurutnya, selain tidak terpuji, ulah oknum anggota DPR RI tersebut merupakan pelanggaran etika yang berpotensi kepada tindakan korupsi. " Gaya gaya oknum anggota DPR RI seperti itu mencerminkan arogansi kekuasaan. Gaya gaya preman seperti ini sudah tidak laku lagi. Janganlah memeras BUMN" tegasnya.
Akademisi Sumsel,  Tarech meminta agar dalam menjalan tugas dan fungsinya  para anggota DPRI untuk selalu menjaga etika dan martabat serta kehormatan yang sudah diberikan. " Bekerjalah secara profesional dan proporsional. Di zaman serba terbuka saat ini semua mata melihat dan menilai apa yang dilakukan para anggota dewan" ujarnya