Bappenas Nilai Prabumulih Patut Dicontoh,Dalam Kelolah RTLH jadi RLH


PRABUMULIH – liputansumsel.com Kota Prabumulih mendapat apresiasi dari Bappenas terkait pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Bahkan pihak Bappenas mengatakan kalau Prabumulih layak untuk menjadi percontohan.


Setidaknya hal itu diungkapkan perwakilan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid pada kegiatan pembelajaran Horizontal dan Rapat Koordinasi Pengembangan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wako, kemarin (19/1/2022).


Menurut Nurul, kalau penyebab terjadinya stunting karena RTLH. Dan, ia menilai apa telah dilakukan Pemkot mengentaskan RTLH merupakan langkah tepat. “Maka kegiatan ini sengaja dipusatkan di Prabumulih, karena dinilai telah berhasil mengelola RTLH. Dan ini agar bisa ditiru dan diterapkan daerah lain,” ujarnya.


Bukan hanya sebatas omongan saja, kata dia, perwakilan daerah diundang bisa melihat secara langsung keberhasilan penanggulangan RTLH. Lalu, belajar dan menerapkannya di daerah. “Jika benar-benar diaplikasikan seperti halnya dilakukan Prabumulih, 3-5 tahun masalah kemiskinan khususnya RTLH bisa dituntaskan,” pungkasnya.


Sementara itu, Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, kalau rumah adalah pondasi dasar keluarga. Rumah layak, jelas kehidupan keluarga akan lebih baik.


“Kenapa hingga saat ini, kita berupaya mengentaskan masalah RTLH. Supaya, masyarakat kehidupannya lebih sejahtera terutama kepemilikan RLH,” ujar Ridho, sapaan akrab Wako ketika menyampaikan sambutannya di sela-sela kegiatan, Selasa (18/1/2022).


Sambungnya, keberhasilannya menuntaskan masalah RTLH ini, sudah selayaknya dicontoh dan ditularkan ke daerah lain. Tujuan utamanya, tidak lain bersama-sama menuntas kemiskinan dan memberikan penghidupan layak lewat RLH.


“Kalau RLH, jelas penghidupannya lebih baik. Apalagi, segala sesuatunya berasal dari rumah. Kita optimis berkat dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat masalah RTLH segera tuntas. Makanya, ada sekitar 400 RTLH kita usulkan dibedah melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),” tukasnya. (red)

No comments

Powered by Blogger.