Bupati OKU Kuryana Azis Ajak Masyarakat Lawan Covid 19

Disampaikan Dalam LKPJ 2020
BATURAJA – liputansumsel – Bupati Ogan Komering Ulu, H Kuryana Azis mengajak kepada semua elemen masyarakat di Bumi Sebimbing Sekundang untuk bersama-sama  melawan covid 19, virus yang telah mewabah hampir diseluruh belahan dunia.

“ Kita harus bersatu-padu dan bersama-sama  elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan mengikuti petunjuk pemerintah agar persoalan virus corona ini segera berakhir,” ujar Kuryana Azis saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati OKU tahun 2019 di ruang Paripurna DPRD OKU, Kamis (9/4) dalam rapat Paripurna IX.
Bupati Kuryana Azis menghimbau semua elemen masyarakat OKU untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta selalu menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
“Kita harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat termasuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kedatangan sampai dirumah dari bepergian mulai dari melepas sepatu dan membersihkannya, membuang sampah, melepas semua pakaian dan meletakkannya kedalam plastik,  atau tempat cucian, jangan memegang apapun lalu mencuci tangan dengan sabun, mandi dengan bersih, baru berkomunikasi dengan keluarga,” himbaunya.
Dalam kaitannya dengan LKPJ tahun 2020,  Bupati Kuryana Azis mengatakan kemajuan pembangunan daerah dalam   peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan kerja yang sinergi dan seimbang antara legislative dan eksekutif termasuk kontribusi positif dari segenap stekholder yang ada di OKU. Laporan pertanggungjawaban Bupati OKU tahun 2020 merupakan penjelasan dan gambaran capaian umum program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemkab OKU selama tahun 2019 yang mengacu kepada arah kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengatakan rapat  Paripurna  IX DPRD OKU dengan agenda pembacaan terhadap LKPJ Bupati OKU tahun anggaran 2019 mengatakan rapat paripurna hanya menggundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Hal ini  mengikuti instruksi pemerintah terkait wabah covid 19 yang saat ini sedang melanda bangsa kita termasuk di Kabupaten OKU.
Sementara itu, beberapa rangkuman hasil evaluasi dan rekomendasi oleh panitia khusus (Pansus)  kepada eksekutif disampaikan oleh Pansus agar pemerintah OKU atau eksekutif dapat segera memperbaiki sebagaimana harapan jajaran legislative. 
Pansus I meminta  kepada Dinas Kominfo Kabupaten OKU agar dapat memastikan ketersediaan alat penunjang pinger yang digunakan untuk ASN sebagai tolak ukur untuk pemberian TPP.
Pansus I  juga telah melakukan   peninjauan kegiatan fisik dan pasilitas yang ada di dinas tenaga kerja Kabupaten OKU dan   telah berkordinasi melalui dinas sosial tentang pembangunan rumah singgah, mengenai maraknya pengamen dan anak jalanan.
Sementara pansus II berdasarkan hasil  evaluasinya  agar pemerintah  dapat menambah sub bagian di bagian SDA Setda OKU agar sesuai nomenklatur yang baru.
Pansus II juga memberikan perhatian kebersihan tempat tinggal lingkungan perkotaan, kebersihan jalan-jalan protokol dan drainase.

Disisi lain, Pansus II memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian yang telah membudidayakan bibit bawang brebes dan cabe kriting. Dan  diharapkan agar kedepan Kabupaten OKU agar terciptanya produk unggulan.
Pansus II juga menyoroti soal Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan agar kiranya dapat berkoordinasi memfungsikan BP4K.
Terhadap OPD Dinas PUPR, Perkim, dan Bapelitbangda dalam merencanakan proyek dilakukan dengan matang untuk azas manfaat dan kekuatan fisik dari bangunan tersebut.
Pansus II juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan tender dipercepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam hasil evaluasinya,  Pansus III menghimbau dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis masing-masing OPD perlu perencanaan yang tepat, disinggung juga untuk dinas pariwisata tentang dana DAK dan wisata Goa Harimau saat ini masih dikelola oleh pusat.
Pansus III menghimbau kepada Bapenda lebih giat lagi untuk menggali sumber dana PAD, sedangkan untuk dinas kesehatan dapat berperan aktif untuk memutus mata rantai perkembang 19. (adv/***)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.